Live Consultant
  • Register

Hukum Pidana

Apa itu hukum pidana dan bagaimana hukum pidana itu..??
Read more...

Hukum Perdata

Apa itu hukum perdata dan apayang membuatnya berbeda dengan hukum pidana..??
Read more...

PTUN (Administratif)

Peradilan Tata Usaha Negara (Administratif).
Read more...

Live Consultant

Kemudahan untuk anda dapat menghubungi kami setiap saat untuk berkonsultasi tentang masalah hukum seperti memiliki seorang konsultan hukum pribadi. Apapun yang menjadi permasalahan anda, kami siap tampung dan memberikan solusi bagi anda dari sudut pandang hukum yang berlaku.

Anda dapat menghubungi kami setiap saat dan kami akan menjawab semua masalah anda GRATISS..!!

Semua kami lakukan demi menjaga kenyamanan anda, dan kepercayaan anda kepada kantor hukum kami. Setiap permasalahan hukum, ketidakadilan hukum siap kami tampung dan akan kami berikan solusi terbaik bagi anda.

 

 

 

Bagikan

Comments  

 
0 #3 nangi 2017-09-20 03:57
Quoting Rina sihombing:
Syalom, saya mau bertanya apakah bisa melaporkan penjual rumah tentang penipuan dan penggelapan uang panjar rumah. Si penjual sudah menunggu selama 17 bulan dan si pembeli tdk pernah mau melunasi rumah tersebut. Sekarang rumah tersebut sudah di jual karena pemilik rumah sudah tidak sanggup membayar KPR rumah tersebut. Dan panjar rumah di lakukan tidak tertulis hanya lisan saja. Trima kasih


Syalom Rina Sihombing.
tentang panjar sendiri diatur dalam Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
“Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.”


hal yang pertama yang menjadi pokok bahasan adalah tertulis atau tidak tertulisnya perjanjian panjar rumah (kami menggunakan istilah perjanjian karena berdasarkan kasus yang anda ceritakan, si pembeli rumah dan si pemilik rumah hendak melakukan jual beli rumah, jual-beli sendiri termasuk perjanjian). Salah satu alasan mengapa perjanjian diperlukan dibuat secara tertulis, adalah karena sifatnya yang pasti dan jelas, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam peradilan atau non litigasi. Namun meskipun demikian, perjanjian secara lisan bukan berarti bukan perjanjian, karena pada dasarnya, syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHP) tidak mensyaraktkan perjanjian harus tertulis. Akan tetapi, perjanjian lisan sangat lemah dan sulit dibuktikan kalau memang perjanjian tersebut memang ada atau pernah terjadi. Untuk menghadapi permasalahan terkait perjanjian lisan, anda harus bisa menghadirkan bukti-bukti lain yang bisa menguatkan dalil anda. Kalau dalam hukum perdata berdasarkan Pasal 164 HIR , alat-alat bukti adalah :
1. bukti surat
2. bukti saksi
3. persangkaan
4. pengakuan
5. sumpah

sedangkan dalam pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti adalah:
1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. pengakuan terdakwa

bukti perjanjian tertulis digolongkan dalam bukti surat, dan meskipun anda tidak memiliki perjanjian tertulis tersebut, anda bisa menggunakan alternatif alat bukti lain seperti saksi, atau mungkin pengakuan si pemilik rumah.


kedua, dari pertanyaan anda, anda juga menyinggung tentang wanprestasi. Dasar hukum wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1238 “Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

2. Pasal 1243 BW “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

sehingga wanprestasi adalah:
1. terlambat melakukan prestasi (atau kewajiban)
2. tidak melakukan prestasi

Berdasarkan kasus yang anda ceritakan setidaknya ada dua pihak yang melakukan prestasi, yakni pembeli dan pemilik rumah. pembeli rumah hanya sekedar membayar panjar tapi tidak melunasi harga rumah, sedangkan si pemilik rumah mengalihkan pemilik rumah kepada orang selain si pembeli rumah itu. Adapun tindakan si pembeli rumah yang menjual rumah yang telah dipanjar itu adalah disebabkan si pembeli rumah yang telah memberi panjar, namun tidak kunjung melunasi harga rumah hingga 17 bulan. Berdasarkan kasus yang anda berikan, kami tidak mengetahui tanggal jatuh tempo pelunasan rumah, sehingga kami berpatokan bahwa pada asasnya perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak, dasarnya sebagai berikut:
Pasal 1458 KUH Perdata
“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”
Jikapun pelunasan tidak kunjung dilakukan, maka si pemilik rumah (berdasarkan asas iktikad baik) wajib memberikan somasi (surat pemberitahuan/ peringatan, Pasal 1238 KUH Perdata) kepada si pembeli rumah, untuk melunasi harga rumah. Apabila somasi sudah dilakukan, namun tidak kunjung dipatuhi, maka si pembeli rumah boleh dikatakan wanprestasi, dan si pemilik rumah boleh melakukan perbuatan lain atas rumah tersebut, tanpa memerhatikan kepentingan si pembeli rumah yang telah memberi panjar.

Analisis lain mengenai wanprestasi ini, pemilik rumah rumah dapat "melakukan" wanprestasi, apabila si pembeli rumah wanprestasi lebih dahulu, yakni karena rumah tak kunjung di lunasi. Namun karena tidak diketahui tanggal jatuh tempo, maka analisis ini kurang memiliki dasar hukum.


ketiga, penggelapan dan/atau penipuan merupakan ranah hukum pidana. Adapun Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang singkatnya memiliki dengan melawan hak barang kepunyaan orang lain, dan barang tersebut sudah ada ditangannya bukan karena kejahatan. Sedangkan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang singkatnya merupakan perbuatan memiliki dengan melawan hak orang lain atas suatu barang, dan barang tersebut diperoleh dengan kejahatan misalnya dengan tipuan, kebohongan dsb.
Kasus yang anda ceritakan bisa diberlakukan Pasal penggelapan dana bisa pula penipuan, yang membedakannya nanti adalah pembuktian (di pengadilan) tentang adanya niat dari si pemilik rumah sejak awal untuk menipu si pembeli rumah.
Kemudian, apakah kasus tersebut bisa dilaporkan sebagai penggelapan dan penipuan, tentu saja bisa, akan tetapi ranahnya nanti menjadi hukum pidana, bukan lagi hukum perdata. Namun meskipun masuk ranah pidana, tuntutan ganti kerugian masih dapat dilakukan karena dalam hukum acara pidana sendiri memperbolehkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98 KUHAP). Akan tetapi tetap saja , pembuktian harus sedemikian rupa dapat menimbulkan keyakinan pada hakim.
Quote
 
 
0 #2 Rina sihombing 2017-09-18 04:55
Syalom, saya mau bertanya apakah bisa melaporkan penjual rumah tentang penipuan dan penggelapan uang panjar rumah. Si penjual sudah menunggu selama 17 bulan dan si pembeli tdk pernah mau melunasi rumah tersebut. Sekarang rumah tersebut sudah di jual karena pemilik rumah sudah tidak sanggup membayar KPR rumah tersebut. Dan panjar rumah di lakukan tidak tertulis hanya lisan saja. Trima kasih
Quote
 
 
0 #1 Rina sihombing 2017-09-18 04:48
Syalom .. saya mau bertanya tentang hukum DP rumah secara lisan apakah bisa seseorang di laporkan pengelapan dan penipuan karena menjual rumah yg sudah di panjar. Sementara si pembeli wanprestasi atas pelunasan dan si pejual sudah menunggu selama 17 bulan. Si penjual menjual rumah karena sdh tdk sanggup menutup KPR rumah tersebut. Apakah si penjual dapat di jerat penipuan ? Penggelapan ? Trima kasih
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Mediasi dan Negosiasi

 

Mediasi..!!

Banyak permasalahan atau perkara yang dapat segera terselesaikan tanpa harus membawanya menjadi perkara yang lebih besar hingga ke pengadilan. Proses Mediasi merupakan salah satunya. Apa itu proses Mediasi dan bagaimana pelayanan kami tentang hal ini..??
Selengkapnya...

 

Pendaftaran HAKI

Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekyaan secara intelektual jauh lebih berharga daripada kekayaan meteri, olehkarena itu harus ada dasar hukum yang menjaga kekayaan itu, agar tidak digunakan, dibajak atau diklaim oleh orang lain.
Selengkapnya...

 

Pendirian Perusahaan

 

Pendirian Perusahaan

Untuk memulai membuka perusahaan baru, ada bayak hal yang harus dipersiapkan. Untuk mengurus segala hal yang berhubungan dengan prosedur hukum yang berlaku, kami akan membantu anda.
Selengkapnya...

 

God's Word

Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? (Mat 7:3)

Live Consultant

Konsultasi dengan kami langsung..!!
Demi memberikan kenyamanan, menjaga kepercayaan anda serta mempererat hubungan antara pengacara dan klien, kami menyediakan layanan konsultasi langsung. Silahkan konsultasi tentang segala hal mengenai masalah dan perkara hukum yang anda hadapi dengan kami (deposit diperlukan). Hubungi kami di hari dan jam kerja.

Phone : (061) 8881 7960

Mobile : 0812 6511 785

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atau silahkan tinggalkan pesan dikontak kami dan kami akan segera follow up.

Karena yang terbaik bagi anda selalu jadi prioritas kami.... (Panangian & Associate).

Selengkapnya tentang layanan ini...

Semangat untuk membela yang benar demi menegakkan keadilan, terus berjuang hingga hembusan nafas terakhir dan tetap berupaya menjadikan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. (Panangian Sinambela)

Our Address:
Jalan Sei Brantas Komp. de'Villa
No. 8 D Kel. Babura Medan 20154
Hours of Operation:
Mon. to Fri. 9am to 5pm
Weekends 9am to 12am

Visi


Menjadi lembaga bantuan hukum yang terlibat secara aktif dalam pembangunan dan penegakan hukum nasional, ikut berperan dalam membangkitkan semangat dan kesadaran hukum bangsa dalam memperjuangkan hak-hak dan kewajiban serta menjadi lembaga bantuan hukum yang profesional dan terkemuka baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tetap menjaga reputasi, integritas dan kompetensi berlandaskan pada etikadan hukum

Misi

Melakukan usaha jasa pelayanan di bidang hukum dengan senantiasa : Mengembangkan budaya dan etika kerja yang berdisiplin, ikhlas dan jujur dengan semboyan sejahtera, bersama sejahtera. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten danprofesional. Meningkatkan pertumbuhan secara berkesinambungan dengan bertumpu pada usaha penyediaan jasa bidang hukum, yang berorientasi pada kepuasan klien. Menciptakan mekanisme peningkatan efesiensi secara terus menerus dalam penggunaan sumber daya untuk mendukung pengelolaan usaha yang berkwalitas dan handal.